Bab iii pilar kebangkitan umat



There is document - Bab iii pilar kebangkitan umat available here for reading and downloading. Use the download button below or simple online reader.
The file extension - PDF and ranks to the Education category.


328

views

on

Extension: PPTX

Category:

Education

Pages: 1

Download: 63



Sharing files


Tags
Related

Comments
Log in to leave a message!

Description
Download Bab iii pilar kebangkitan umat
Transcripts
1 Pendahuluan Prinsip-prinsip Rekosntruksi dan Syi’arsyi’ar Terapan Dasar rekonstruksi daulah Islamiyah= al-Qur’an • Prinsip Rekonstruksi – Rabbaniyah 1 – Peningkatan kualitas jiwa 2 – Penegasan keyakinan adanya al-jaza’/balasan amal 1 – Deklarasi ukhuwah sesama manusia 3 – Mengangkat harkat, proklamasi solidaritas, emansipasi, perincian tugas pria dan wanita 3 2 – Jaminan pada masyarakat – hak-hak 5 – Pengendalian dua naluri: memelihara jiwa, keturunan 2 – Tegas memerangi tindak kriminal yang berat 6 – Peneguhan wihdatul ummah 8 – Kewajiban berjihad 7 – Daulah sebagai wahana pemeliharaan fikrah, perealisasian target dan mentansformasikan kepada semua manusia 3 • Syi’ar-syi’ar terapan= kewajiban – – – – – –Shalat, zikir, taubat, istighfar Puasa, iffah, zuhud Zakat, sedekah, infaq Haji, siyasah Bekerja, mencari penghasilan Jihad, perang, persiapan pasukan, perawatan keluarganya – Amr bil ma’ruf, memberikan nasihat – Nahi ‘anil munkar, pemboikotan daerah dan pelaku kemungkaran 4 – – – –Pembekalan ilmu dan pengetahuan Bermuamalah yang baik, berakhlah utama Sungguh-sunggguh dalam menjaga kesehatan Solidaritas sosial peimpin dan rakyat 5 Pasal kesebelas Pemikiran politik 6 • Pendahuluan – Defenisi politik: • Keahlian, kekuatan, kemampuan memerintah dan menjalankan Negara, meraih tujuan, mewujudkan sikap mengalah yang timbal balik dan mewujudkan konsensus • Ibnu Qayyim: semua aktivitas yang mendekatkan manusia kepada kemaslahaan dan menjauhkan dari kerusakan serta mengantarkan kepada keadilan, meskipun tidak ditegaskan oleh Rasul dan disinggung oleh wahyu 7 – Defenisi daulah: Pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakan kekuatan/kekuasaan yang legitimate/lembaga politik yang memiliki wewenang secara mutlak untuk menata kehidupan umum disebuah wlayah melalui departemen-departemennya 8 • Titik Tolak – Integritas Islam mewajibkan adanya perjuangan politik – Negara mencerminkan fikrah – Seorang muslim tidak boleh menyia-nyiakan tanfidz/pemerintahan – Umat harus menuntut hak-hak keislamannya kepada pemerintah – Pemantapan, penyebaran dakwah, perjuangan konstitusional adalah sarana paling aman bagi masyarakat – Pemerintahan adalah bagian dari rukun sistem Islam – Proporsional dan rasional dalam sistematika interaksi dengan berbagai masalah pemerintahan 9 • Konsep-konsep dasar landasan proyek: – Al-’Urubah/Arabisme • Konsepnya: sesungguhnya arab itu bahasa (hadits riwayat Ibnu Katsir dari Mu’az ibn Jabal) – orang berbahasa Arab=orang Arab, Arab melemah=Islam melemah • Kedudukan bangsa Arab: Umat Islam pertama dan bangsa terpilih, kebanggaan pada Arab bukan karena fanatisme, sombong atau permusuhan 10 – Nasionalisme • Konsep nasionalisme Nasionalisme kerinduan- cinta tanah air Nasionalisme kebebasan dan kehormatankedaulatan tanah air Nasionalisme kemasyarakatan- kesatuan tanah air • Landasan nasionalisme: ukhuwah Islamiyah, pengabaian pada penjajahan= tindak kriminalisme • Batas-batas nasionalisme: aqidah • Tujuan nasionalisme: lebih dari kebebasan negeri, membimbing manusia 11 – Kebangsaan • Konsep kebangsaan – Kebangsaan kejayaan – Kebangsaan umat – Bukan kebansgaan jahiliyah• Dasar-dasar kebangsaan: loyalitas pada Allah, Rasul saw, dan mukmin– Internasionalisme • Konsep Islam tentangnya: ukhuwah insaniyah • Internasionalisme adalah silsilah terakhir dalam proyek 12 Pasal Kedua Belas Perjuangan politik 13 • Target-target Politik Bagi Dakwah – – – – –Pembebasan negeri-negeri Islam Persatuan negeri-negeri Islam Mendirikan daulah Islamiyah Mewujudkan persatuan Arab Mewujudkan persatuan Islam 14 • Strategi-strategi Perjuangan Politik – sarana: – Aktivitas inromasi yang intens – Dialog dengan para pemimpin pemerintahan – Pembentukan komite-komite perundangundangan dan pengajuan usulan – Menyiapkan berbagai perbaikan dan penyampaian kepada pihak yang berwewenang – Memasuki dewan-dewan perwakilan, mendirikan atau terlibat dalam kepartaian – Menyerukan tuntutan-tuntutan politik – Membangun aliansi politik 15 • Tahapan-tahapan Perjuangan Politik – Pengenalan – Pembentujan – pelaksanaan 16 • Sikap-sikap Politik Bagi Dakwah – terkait aspek proyek kebangkitan – Pemerintahan • Bagian dari sistem Islam • Tidak mungkin seorang muslim mengakui sistem yang tidak berpijak pada Islam • Berjuang menegakkan syari’ah adalah wajib dan sebaliknya bila berdiam diri • Tujuan IM adalam pemberlakuan syari’at, bukan pemerintahan • Perjuangan konstitusional adalah alternatif terakhir • Adanya basis demografis sebagai pelicin dan pijakan tegaknya pemerintahan Islam 17 – Perundang-undangan • UU adalah aturan dasar pemerintahan yang bersifat global, mengatur batas kekuasaan, kewajiban dan hubungan degan rakyat Hukum adalah peraturan hubungan antar individu • Prinsip perUU: perlindungan hak, musyawarah, ketundukan dan tanggung jawab pemerintah pada rakyat, kontrol program • Dasar-dasar perUU: diambil dari nash– Hukum • Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip perUU dan perincian hukum • Menolak adanya pertentangan antara hukum dengan Islam – hukum sejalan dengan Islam • Harus dilakukan perbaikan hukum agar sesuai dengan perUU Islam 18 – Kepartaian • Kepartaian politik dari segi prinsip – persatuan lebih diutamakan • Kepartaian yang tidak bisa diterima • Tumbuhnya kepartaian dan latar belakangnya – pada saat yang tidak kondusif • Dampak buruk kepartaian – merusak tatanan kehidupan, perpecahan • Sistem perwakilan dan sistem kepartaian – tidak dibutuhkan sistem multi partai • Perbedaan antara kepartaian dan kebebasan berpendapat • Koalisi antar partai – tidak bermanfaat, hanya penenang sesaat 19 • Kepartaian yang diterima – bila bangsa sudah sempurna kedaulatannya dan menemukan jatidirinya • Kepartaian yang bersih – IM • Ijtihad maktabul irsyad – perlu upaya meneguhkan sistem multi partai sebagai jaminan penghapusan kekuasaan otoriter– Minoritas dan WNA • Sikap umum – al-Mumtahanah: 8 • Mensakralkan kesatuan umat manusia dan kesatuan Agama – al-Hujurat:13 • Sikap teradap kaum Kristiani – memperoleh hak dan kewajiban negara yang sama • Sikap terhadap WNA – perdamaian, konsisten dan tegas ali Imran: 118-119 • Konsep kewarganegaran IM – KTP= ahludzimmah 20 – Peran wanita di politik • Prinsip umum – perempuan memiliki peran khusus • Ijtihad maktabul irsyad – memberikan hak kepada perempuan untuk aktif dalam aktifitas umum dan perjuangan politik– Demokrasi • Komitmen sengan kaidah-kaidah eksperimen demokrasi – reformasi politik = pintu reformasi segala bidang = demokrasi • Prinsip-prinsip demokrasi IM : rakyat = sumber kekuasaan, komit pada pemilihan umum, kebebasan berkeyakinan, menegakkan syi’ar keagamaan agama samawi, kebebasan bersuara, berkelompok, pergerakanmobilisasi masa, berpawai, pengokohan peran aktif rakyat di dewan, haknya, independensi peradilan, pemisahan lembaga penyidikan dan penuntut, militer dan aparat keamanan independen 21 – Persatuan • • • • •Persatuan – ukhuwah Persatuan nasional Persatuan arab Persatuan Islam Persatuan dunia– HAM • HAM = kewajiban agama • Menghormati HAM = tuntutan sosial dan internasional 22 Pasal Ketiga Belas Program politik 23 • Pendahuluan Konsep Program – Karakterisitik asasi program • Sebagai penuntun • Sebagai upaya rekonstruksi dan penyempurnaan dan pembaharuan sisi kehidupan• Program Perbaikan Sosial: 10 Prinsip – Mewujudkan rabbaniyah dan seikap keagamaan di masyarakat – Menjaga etika umum dan menjunjung lebaga sistem sosial 24 – Melindungi keluarga – Memerangi kejahatan dan kerusakan – Menghidupkan sistem hisbah (amar bil ma’ruf nahyu anil munkar) – Menegakkan keadilan sosial, memperluas peluan kerja dan penghasilan – Mebenahi pendidikan dan pengajaran – Memperhatikan kesehatan umum – Mengarahkan media informasi dan seni – Manata wisata dan hiburan 25 • Program Perbaikan Ekonomi: 10 Prinsip – Menjadikan harta yang potensial sebagai tulang punggung kehidupan dengan kewajiban sungguh-sungguh dalam mandapatkannya – Kewajiban bekerja dan mencari penghasilan – Menyingkap sumber-sumber kekayaan alam dan kewajiban mendayagunakannya – Pelarangan sumber-sumber penghasilan kotor – Mendekatkan kelompok sosial untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi – Penghargaan terhadap harta dan penghormatan hak milik 26 – Penataan transaksi-transaksi harta benda dan peningkatan ketelitian dalam urusan uang – Jaminan sosial – Penegasan tanggung jawab negara dalam melindungi sistem ekonomi – Pelarangan penyalahgunaan wewenang• Program Perbaikan Politik – Ghzali: syari’at=pondasi, raja=penjaga Tanpa pondasi=roboh, tanpa penjaga=hilang – Pilar-pilar penompang sistem politik – prinsip pembagian kekuasaan – 3 fungsi yang berbeda dan terpisah 27 – Kekuasaan negara: Legislatif, Eksekutif, Yudikatif – Perbaikan manajarial lembaga negara – Pertahanan keamanan – Politik negara 28 Pasal Keempat Belas Politik negara 29 • Pendahuluan Eksistensi Negara Dalam Islam – Eksistensi negara • Negara memiliki pondasi dakwah – pemerintahan yang memiliki misi dan ruh– Urgensi negara • Penjaga dakwah • Negara - Pemerintahan Islami – menyuguhkan Islam sebagai solusi melalui dakwahnya– Bentuk negara – Karakteristik: sadar tanggung jawab, kasih sayang pada rakyat, adil, iffah dari harta umum, ekonomis dalam pemanfaatannya 30 – Kewajiban: menjaga keamanan, melaksanakan UU, pendidikan, kekuatan, kesehatan, kepentingan umum, SDA, menjaga harta kekayaan, mengokohkan akhlak, menyebarkan dakwah – Hak negara: Loyalitas dan ketaatan, dukungan jiwa dan harta• Politik internal (sistem ketatanegaraan) – Konsep politik internal – berdasarkan Islam – Rekonstruksi sistem politik (sistem pemerintahan) – tegak di atas 3 pilar • Tanggung jawab pemerintah – transaksi sosial – pembatasan tanggung jawab, • Kesatuan umat - kesatuan tanah air • Menghargai aspirasi umat – sistem perwakilan 31 – Rekonstruksi sistem ekonomi – Rekonstruksi sistem sosial – Rekonstruksi sistem jihad – banyak nash yang berbicara mengenai jihad, seruannya, kekuatan, pertahanan dsb• Politik eksternal (hubungan eksternal) – Konsep politik eksternal Ali Imran: 110, al-Baqarah; 143 Prinsip • • • • • •Menjaga kemerekaan dan kedaulatan umat Mengembalikan umat kepada kepemimpinan yang terhormat Membebaskan umat dari kolonialisme dan intervensi asing Menentukan pola interaksi antar umat Mengukuhkan hubungan antar negara Islam Jaminan hak non muslim 32 – Hubungan eksternal • Hubungan antar negara Arab – persatuan Arab • Hubungan antar negara Islam – persatuan Islam • Hubungan antar negara – masyarakat internasional– Tata dunia baru – melalui sistem politik baru yang bekerja konkret membimbing dunia menyebarkan perdamaian = Islam 33 Pasal Kelima Belas Dimensi peradaban dalam negara 34 • Pendahuluan Konsep Peradaban – Makna bahasa: peradaban/hadhara=syahida/hadir/menyaksik an – Makna syar’i: Syahadah= tauhid dan pengakuan penghambaan kepada Allah, perkataan haq’ dan perilaku adil, pengorbanan, penebusan dna persembahan jiwa di jalan Allah, tugas yang diemban umat – Makna istilah: hadhara= kehadiran dan kesaksian dengan keempat makna syar’inya 35 – Teladan manusiawi (substansi peradaban); peradaban= kehadiran dan kesaksian, peradaban Islam= kehadiran Islam di alam – Dimensi politik bagi peradaban – Dimensi dalam peradaban • Rangkaian ideologi yang membatasi hubungan dengan alam ghaib dan konsep Tuhan • Rekonstruksi pemikiran dan perilaku masyarakat membentuk tata nilai, etika dan adat • Model material: penemuan baru, lembaga, hukum, pemerintahan, seni, pengetahuan dsb • Model hubungan dengan alam, potensi, SDA dan sarana materialnya 36 • Model hubungan dengan komunitas lain, asas, kaidah, strategi dalam meyakinkan teladan manusiawi• Mengembalikan Eksistensi Internasional Kepada Umat Islam – Syarat penegakan kembali: pembebasan negeri Islam – Konsep kekhilafahan: kekhalifahan adalah: • • • •lambang kesatuan Islam, Bentuk formal ikatan antar bangsa muslim, Identitas Islam yang wajib difikirkan, Tumpuan bagi banyak hukum Islam 37 – Langkah-langkah operasional menegakkan kembali kekhalifahan: • • • • • •Kerjasama antar bangsa muslim dalam hal Membentuk perjanjian kesepakatan Seminar dan muktamar antara negara Muktamar parlemen Islam Lembaga PBB Islam Pemilihan imam– Tata dunia baru • Fikrah internasionalisme sebagai penutup mata rantai proyek peradaban 38 • 9 Asas bagi konsep internasionalisme dalam tata dunia baru: – – – – – – – – –Internasionalisme= karakteristik paling khas bagi dakwah Perealisasian persaudaraan universal Peran aktif dalam perdamaian dan pembangunan Penghormatan hukum internasional Perhatian pada hak Internasional Memelihara perjanjian dan melaksanakan kewajiban Berbuat baik dan bijak pada sesama WN Pengharaman fanatisme rasial dan kesukuan Berpijak pada politik kerjasama dan konsoliasi yang tulus• Merealisasikan Kepemimpinan Dunia dan Benturan Peradaban – Merealisasikan kepemimpinan dunia 39 • Kepemimpinan dunia adalah tingkat dan mata rantai terakhir proyek • Menghidupkan kembali peradaban dan menjaga identitasnya– Persiapan menyongsong benturan peradaban • Sunnah tadaafu’/benturan antara haq dan batil • Persiapan untuk memasuki pertempuran dan konflik • Hasil benturan